Visi Strategis Wamendagri dalam Memperkuat Fondasi Desa
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, secara tegas menyatakan bahwa desa dan kelurahan kini bukan lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek utama yang menentukan arah kemajuan bangsa.
Langkah ini merupakan implementasi langsung dari visi Asta Cita yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana pembangunan nasional harus dimulai dari akar rumput guna menciptakan pemerataan ekonomi yang inklusif.
Dalam pembukaan Lokakarya Desa dan Kelurahan Berorientasi pada peringatan Hari Desa Nasional 2026, Wiyagus menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat paling bawah.
Apresiasi Terhadap Kepemimpinan Lokal yang Inovatif
Acara yang berlangsung di Pendopo Gedhe Pemkab Boyolali tersebut menjadi momentum penting untuk memberikan penghargaan kepada 57 desa dan kelurahan yang berhasil meraih juara satu tingkat provinsi pada tahun 2025.
Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menambah bobot signifikansi dari komitmen pemerintah pusat terhadap daerah.
Wiyagus mengungkapkan rasa bangganya terhadap para kepala desa dan lurah yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam memajukan wilayahnya masing-masing.
Kunci Keberhasilan: Kolaborasi dan Partisipasi
Menurut Wamendagri, keberhasilan desa-desa tersebut berakar pada tiga pilar utama, yaitu:
- Kepemimpinan yang kuat dan visioner di tingkat lokal.
- Kolaborasi lintas sektor yang efektif.
- Partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat.
Pengalaman sukses dari desa-desa berprestasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau benchmark bagi wilayah lain di seluruh Indonesia untuk melakukan akselerasi pembangunan.
Membangun Indonesia dari Pinggiran
Prinsip membangun dari bawah bertujuan untuk memberantas kemiskinan secara sistematis dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang ada di setiap desa.
Dengan tema “Bangun Desa, Bangun Indonesia”, pemerintah ingin memastikan bahwa setiap desa memiliki kemandirian dalam mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
Transformasi Status Desa: Dari Berkembang Menuju Maju
Data terkini menunjukkan tren yang menggembirakan, di mana jumlah desa dengan status “Berkembang” dan “Maju” terus mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya.
Inovasi dalam pelayanan publik kini semakin marak ditemukan di tingkat kelurahan, mulai dari digitalisasi administrasi hingga program pemberdayaan UMKM lokal.
Tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel di tingkat desa menjadi indikator utama bahwa demokrasi dan pembangunan berjalan beriringan di tingkat akar rumput.
Sinergi Lintas Instansi demi Kemajuan Desa
Kehadiran Jamintel Kejagung Reda Manthovani dalam acara tersebut juga menggarisbawahi pentingnya aspek legalitas dan pengawasan dalam pengelolaan dana serta aset desa.
Dukungan dari pemerintah daerah sangat krusial dalam memberikan pembinaan yang berkelanjutan agar program-program pusat dapat terserap dengan maksimal oleh perangkat desa.
Kesimpulan: Desa Sebagai Barometer Kemajuan Bangsa
Akhmad Wiyagus menyimpulkan bahwa kemajuan Indonesia secara keseluruhan sangat bergantung pada kemajuan desa-desanya. Jika desa berdaya, maka Indonesia akan kuat.
Pemerintah berkomitmen untuk terus mengebut peningkatan layanan publik di desa agar kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat diminimalisir.
Semangat kolaborasi ini diharapkan terus terjaga demi mewujudkan visi Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sejahtera melalui penguatan fondasi di tingkat desa dan kelurahan.
