Ketegangan sempat mewarnai jalannya Rapat Kerja antara Komisi IV DPR RI dengan sejumlah mitra kementerian pada Rabu (14/1/2026). Fokus utama pertemuan tersebut sebenarnya membahas penanganan bencana yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
Namun, di tengah pembahasan teknis, Teuku Abdul Khalid, legislator asal Aceh dari Fraksi Gerindra, melayangkan kritik terbuka kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia merasa tidak dihargai sebagai mitra kerja resmi pemerintah.
Persoalan bermula saat Menteri KKP melakukan peninjauan langsung ke lapangan di wilayah Aceh. Sayangnya, agenda penting tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi atau pemberitahuan kepada anggota DPR yang berasal dari daerah pemilihan tersebut.
Kekecewaan Legislator Terkait Protokol Komunikasi
Dalam pernyataan resminya, Abdul Khalid mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui keberadaan sang Menteri di Aceh justru melalui pemberitaan media massa, bukan melalui jalur komunikasi formal antarlembaga.
Ia menegaskan bahwa sebagai anggota Komisi IV, dirinya memikul tanggung jawab moral kepada konstituen di Aceh. Ketika ada pejabat tinggi negara turun ke daerah, masyarakat sering kali melontarkan pertanyaan kepada wakil rakyat mereka.
“Saya juga berada di Aceh saat itu, tapi Bapak tidak memberikan kabar. Akibatnya, saya tidak tahu di mana posisi Bapak. Tolong hargai posisi kami sedikit saja sebagai mitra kerja,” tegas Khalid di hadapan forum rapat.
Abdul Khalid menekankan bahwa koordinasi bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk penghormatan terhadap fungsi pengawasan yang melekat pada DPR RI. Ia berharap insiden serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Perumpamaan ‘Kucing Kurap’ dan Gengsi Politik
Lebih lanjut, Khalid menggunakan perumpamaan yang cukup keras untuk menggambarkan posisinya saat itu. Ia merasa seperti ‘kucing kurap’ karena tidak mampu menjawab pertanyaan warga mengenai agenda kementerian di daerahnya sendiri.
“Apa salahnya memberi tahu kami? Jangan sampai saat Menteri turun ke sana, kami terlihat tidak tahu apa-apa. Jika Bapak dianggap gagal, kami juga ikut terkena dampaknya. Begitu pula sebaliknya,” tambahnya dengan nada kecewa.
Ia juga menyinggung aspek publikasi di era digital saat ini. Menurutnya, jika kementerian menyalurkan bantuan dan melibatkan anggota DPR, hal tersebut dapat memberikan citra positif bagi kedua belah pihak di mata masyarakat.
Sebagai legislator yang telah menjabat selama lebih dari lima tahun, Khalid mengingatkan bahwa kebersamaan antara eksekutif dan legislatif sangat krusial agar permasalahan di lapangan tidak semakin meluas dan dapat diselesaikan secara efektif.
Respons dan Klarifikasi Menteri KKP
Mendengar teguran tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, segera memberikan tanggapan. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kekhilafan koordinasi yang terjadi.
Trenggono menjelaskan bahwa situasi di lapangan pada saat itu sangat mendesak dan penuh dengan tekanan akibat bencana. Kondisi darurat tersebut membuat fokus utama tim kementerian tercurah sepenuhnya pada aksi penyelamatan dan bantuan.
“Pada hari kedua setelah kejadian, kami langsung bergerak. Sejujurnya, saya memohon maaf kepada Pak Khalid karena kami tidak sempat berkoordinasi dengan rekan-rekan di Aceh karena situasi yang cukup panik,” ungkap Trenggono memberikan pembelaan.
Kepanikan tersebut didasari oleh banyaknya program strategis KKP di Aceh yang terdampak bencana, termasuk proyek pembangunan Kampung Nelayan yang sedang dalam tahap perencanaan intensif.
Aksi Cepat KKP di Wilayah Bencana
Meskipun mengakui adanya kekurangan dalam komunikasi, Trenggono memaparkan bahwa pihaknya telah mengerahkan seluruh armada untuk membantu masyarakat Aceh yang terdampak.
Kementerian KKP tercatat telah mengirimkan bantuan total sebanyak 250 ton yang terdiri dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perlengkapan darurat lainnya.
Menteri KKP juga mengungkapkan bahwa timnya merupakan salah satu pihak pertama yang berhasil menembus akses jalan ke wilayah Aceh Tamiang yang sebelumnya terisolasi total akibat bencana.
- Penyaluran bantuan logistik sebesar 250 ton.
- Pengerahan armada laut dan darat secara maksimal.
- Koordinasi intensif dengan Sekretariat Kabinet untuk akses wilayah terisolasi.
- Fokus pada pemulihan infrastruktur perikanan rakyat.
Trenggono menegaskan bahwa tindakan cepat tersebut murni didorong oleh rasa kemanusiaan dan urgensi situasi, bukan bermaksud mengabaikan peran mitra kerja di legislatif.
Membangun Sinergi di Masa Depan
Di akhir sesi, kedua belah pihak sepakat bahwa komunikasi yang lebih baik harus menjadi prioritas. Kritik yang disampaikan oleh Abdul Khalid diterima sebagai masukan konstruktif untuk memperbaiki etika kerja sama antarlembaga.
Kejadian ini menjadi pengingat penting bagi seluruh kementerian bahwa dukungan politik dari DPR RI sangat diperlukan, terutama dalam situasi krisis di mana kepercayaan publik menjadi pertaruhan utama.
Diharapkan ke depannya, setiap kunjungan kerja menteri ke daerah tetap mengedepankan prinsip transparansi dan koordinasi dengan wakil rakyat setempat guna memastikan program pemerintah berjalan selaras dengan aspirasi daerah.
