Dinamika Sidang Paripurna DPD RI: Suara dari Tanah Papua
Rapat Paripurna ke-6 DPD RI Masa Sidang III Tahun Sidang 2025-2026 menjadi panggung bagi penyampaian aspirasi kritis dari wilayah Timur Indonesia. Sidang yang dihadiri oleh para senator dari berbagai provinsi ini menyoroti berbagai isu strategis nasional yang berdampak langsung pada masyarakat di daerah.
Senator asal Papua Barat Daya, Paul Finsen Mayor, melakukan interupsi mendalam yang mengalihkan perhatian forum pada kondisi terkini di tanah Papua. Interupsi tersebut dilakukan tepat saat pimpinan sidang hendak menutup agenda rekomendasi komite.
Dalam penyampaiannya, Paul Finsen menyoroti dua isu utama yang menjadi keresahan warga lokal, yakni ekspansi industri kelapa sawit dan rencana pembentukan unit militer baru di wilayah tersebut.
Finsen menegaskan bahwa masyarakat adat di Papua secara tegas menolak wacana pembukaan lahan sawit yang masif. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran akan hilangnya hutan adat yang menjadi sumber kehidupan dan identitas mereka.
Tuntutan Penghentian Proyek Sawit kepada Pemerintah Pusat
Senator tersebut meminta agar pimpinan DPD RI menyampaikan pesan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto dan Menteri terkait, termasuk Bahlil Lahadalia. Beliau mendesak agar rencana investasi sawit dihentikan karena tidak sesuai dengan keinginan rakyat Papua.
Pernyataan ini mencerminkan kegelisahan masyarakat yang merasa pembangunan industri skala besar seringkali tidak memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan warga lokal di akar rumput.
Menurut Finsen, kebijakan pembangunan di Papua harus didasarkan pada dialog yang jujur dengan masyarakat adat agar tidak menimbulkan konflik agraria di masa depan.
Prioritas Pembangunan: Sekolah dan Rumah Sakit vs Infrastruktur Militer
Fokus kedua yang menjadi sorotan tajam dalam interupsi tersebut adalah rencana pembentukan batalion pendukung ketahanan pangan di Papua. Finsen mempertanyakan urgensi kehadiran markas militer baru di tengah kebutuhan layanan dasar yang belum terpenuhi.
Beliau menyatakan dengan lugas bahwa yang paling dibutuhkan oleh masyarakat Papua saat ini adalah akses pendidikan dan fasilitas kesehatan yang memadai, bukan penambahan personel atau markas tentara.
Pendidikan dan kesehatan adalah dua pilar utama yang diamanatkan dalam kerangka Otonomi Khusus (Otsus) Papua, namun implementasinya dirasa masih jauh dari harapan masyarakat.
Dalam forum tersebut, Finsen merinci beberapa kebutuhan mendesak yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah:
- Pembangunan gedung sekolah yang layak di daerah terpencil.
- Penyediaan tenaga medis dan obat-obatan di setiap distrik.
- Peningkatan infrastruktur kesehatan bertaraf rumah sakit umum daerah.
Pernyataan ini menekankan bahwa stabilitas di Papua akan lebih mudah dicapai melalui pendekatan kesejahteraan sosial dibandingkan dengan pendekatan keamanan atau militerisasi sektor pangan.
Respon Pimpinan DPD RI Terhadap Aspirasi Daerah
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menyikapi interupsi tersebut dengan sikap terbuka dan akomodatif. Beliau mengapresiasi keberanian senator Papua dalam menyuarakan kondisi riil di lapangan.
Pimpinan lembaga tinggi negara tersebut berjanji akan menampung semua masukan dan membawanya ke tingkat eksekutif dalam waktu dekat.
Sultan menjelaskan bahwa DPD RI sedang mengatur jadwal untuk melakukan rapat konsultasi dengan Presiden Prabowo Subianto guna membahas berbagai persoalan krusial di daerah, termasuk isu Papua.
Upaya ini diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi yang efektif antara aspirasi masyarakat adat dengan kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah pusat.
Implementasi Otonomi Khusus yang Tepat Sasaran
Sejarah panjang Otonomi Khusus di Papua seharusnya menjadi kompas bagi pemerintah dalam merumuskan program pembangunan. Fokus pada pemberdayaan manusia harus tetap menjadi prioritas utama di atas kepentingan korporasi.
Interupsi yang dilakukan Paul Finsen Mayor menjadi pengingat bahwa Dana Otsus harus dialokasikan secara transparan untuk sektor-sektor yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat kecil.
Kritik terhadap batalion pertanian juga menyoroti kekhawatiran akan adanya tumpang tindih peran antara fungsi pertahanan dan fungsi pembangunan ekonomi kerakyatan.
Bagi masyarakat Papua, kemandirian pangan seharusnya dibangun melalui penguatan kapasitas petani lokal dan perlindungan terhadap hak atas tanah ulayat, bukan melalui manajemen militeristik.
Harapan untuk Masa Depan Pembangunan Papua
Sidang paripurna ini menutup masa sidang dengan catatan penting mengenai perlunya evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek strategis nasional di wilayah Papua.
Keberlanjutan lingkungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus menjadi landasan dalam setiap rencana investasi yang masuk ke Bumi Cendrawasih.
Diharapkan pemerintah pusat dapat merespons tuntutan ini dengan kebijakan yang lebih humanis dan pro-rakyat, demi terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di Papua.
Suara dari DPD RI ini membuktikan bahwa lembaga tersebut tetap konsisten menjadi penyambung lidah bagi daerah-daerah yang merasa suaranya kurang terdengar di pusat kekuasaan.
Ke depannya, sinergi antara pemerintah, legislatif, dan tokoh masyarakat adat akan menjadi kunci utama dalam mewujudkan Papua yang maju, sehat, dan terdidik.
